 |
- Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri
|
WAWANCARA EKSKLUSIF
Jakarta 13/10/2010 (KATAKAMI) --- Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang merupakan Kapolri ke-19 akan segera memasuki masa purna bhaktinya ( pensiun ) per tanggal 1 November 2010 mendatang.
Tepat di hari ulangtahunnya yang ke-58 pada hari Minggu (10/10/2010) lalu di kediaman dinasnya di Jalan Pattimura Jakarta Selatan, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memberikan kesempatan khusus kepada KATAKAMI.COM untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF.
Ini sebuah kesempatan emas sebab kami memang meminta dan menunggu selama berbulan-bulan.
BHD adalah anak ke-4 dari 8 bersaudara dari pasangan Mayor CPM Haji R. Danuri dan Mariam ( yang sebelumnya bekerja sebagai seorang bidan di bagian kesehatan lingkungan korps CPM ).
BHD dilahirkan di Bogor tanggal 10 Oktober 1952. Ia lulusan Akabri bidang Kepolisian tahun 1974.
Selama 2 tahun, ia telah bertugas sebagai Kapolri.
Dan ini WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri :
Katakami (K): Apa kesan yang dirasakan dan dihadapi selama bertugas selama 2 tahun ini sebagai Kapolri ?
Bambang Hendarso Danuri (BHD) : Begini ya ... dalam perjalanan ini memang saya rasakan dinamikanya sangat tinggi. Dari mulai awal menghadapi persiapan sampai akhir penyelenggaraan Pemilu. Banyak tantangan yang saya hadapi, baik dari eksternal maupun internal. Namun ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari semua itu. Kita telah berusaha dengan konsep bagaimana kita melakukan percepatan di tubuh Kepolisian. Dengan berbagai tahapan, reformasi dan program-program ke dalam untuk pembenahan. Akhirnya Polri memang merasakan dalam 2 tahun terakhir ini bahwa harapan masyarakat sangat tinggi kepada Polri agar berubah. Ini betul-betul saya rasakan selama bertugas selama Kapolri. Polri harus berubah. Tapi jangan bilang bahwa Polri tidak pernah berubah. Polri sudah berubah.
(K) Apa hasil evaluasi dari internal Polri tentang dimana letak kelemahan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar harapan yang tinggi itu bisa terpenuhi ?
(BHD) : Pelayanan yang masih sangat rendah dan memberatkan adalah Reserse. Itu makanya saya lakukan program "Ayo Keroyok Reserse".
( Keterangan :
Untuk membenahi reserse, pada bulan April lalu Polri bakal menggelar pembinaan terhadap 5.000 penyidik polisi di seluruh Indonesia. Pembinaan termasuk upgrading kompetensi, pakta integritas, dan pendidikan lanjutan. Program ini juga dikaitkan dengan pengawasan organisasi yang semakin ketat terhadap perilaku penyidik. Redaksi ).
(K) : Kalau Polri menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat ingin agar Polri berubah atau mereformasi dirinya, apakah harapan masyarakat itu sudah terpenuhi ?
(BHD) : Dengan komitmen dan konsistensi pengganti saya, saya yakin Polri berubah. Tapi sekali lagi saya mohon, jangan bilang Polri belum berubah dan cuma jalan di tempat. Polri yakin sudah ada perubahan.
(K) : Apa yang harus dilakukan oleh Kapolri yang baru nanti ?
(BHD) : Yang paling penting dilakukan adalah harus terus mencari terobosan. Saya sudah melakukan beberapa terobosan, diantaranya ya propram "Ayo Keroyok Reserse" tadi. Kemudian program Quick Wins.
( Keterangan : Quick Wins adalah salah satu program unggulan POLRI dalam masa kepemimpinan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dalam rangka meraih keberhasilan. Agar tercapai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan Polri baik selaku pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakkan hokum. Polri telah mereformasi diri dan mempercepat proses birokrasi, salah satunya adalah melalui program dalam rangka meraih keberhasilan segera. Yang tercakup dalam Quick Wins adalah Quick Respon Patroli Samapta, Transparansi Penerbitan SIM, STNK DAN BPKB, Transparansi Penyidikan Melalui Pemberian SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkemabangan Hasil Penyidikan dan Transparansi Rekrutmen Anggota Kepolisian yaitu AKPOL, PPSS DAN BINTARA. Redaksi )
 |
| Dari Kiri ke Kanan (barisan terdepan) : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD, Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani (duduk) & Irwasum Komjen Nanan Soekarna, disaksikan sejumlah perwira tinggi Polri |
(K) : Semua program yang selama ini sudah dan sedang dilaksanakan, harus dilanjutkan oleh Kapolri yang baru ya ?
(BHD) : Untuk perubahan
culture ... kita berharap mudah-mudahan Pak Kapolri baru punya konsep dan terobosan untuk melakukan perubahan berikutnya di Kepolisian.
(K) : Menjelang peralihan kepemimpinan ini, apakah Polri tetap solid atau ada semacam resistensi terhadap calon Kapolri baru yaitu Komjen Timur Pradopo ?
(BHD) : Alhamdulilah, tidak ada samasekali resistensi terhadap beliau. Saya sudah tanamkan kepada anak-anak di lapangan, kepada para perwira tinggi, para Kombes dan AKBP, begitu juga purnawirawan. Saya sudah bicara kepada mereka. Mabes Polri sudah menyiapkan perwira tinggi terbaik. Dan kemudian ada proses yang menyerahkan segala sesuatunya kepada hak prerogratif Presiden yang dipayungi UU Nomor 2 Tahun 2002.
( Keterangan : Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi, "Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Ayat 2, "Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya". Ayat 6, "Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya". Redaksi ).
 |
| Komjen Timur Pradopo ( kiri ) & Kapolri Bambang Hendarso Danuri |
(K) : Artinya, pencalonan Komjen Timur Pradopo ini tidak bermasalah ya ?
(BHD ) : Sesuai dengan UU kan, Kapolri dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dan kalau dari kacamata Presiden, hal-hal dari eksternal dan internal memang sangat mempengaruhi maka Presiden bisa meminta nama baru. Dan nama baru itu memang sudah dipersiapkan oleh kami di Mabes Polri. Jadi tidak ada resistensi atau gejolak di dalam Polri. Kan Polri juga memiliki sistem. Dari nama-nama yang kami proses, pasti ada yang disiapkan menjadi calon Kapolri. Dan kalau ternyata dari hasil penilaian Tim Kepresidenan, dibutuhkan nama baru diluar dari nama-nama yang kami ajukan maka kami akan mengajukan nama baru yang dianggap memenuhi persyaratan.
(K) : Jadi penilaian terhadap figur Komjen Timur Pradopo memang dilakukan oleh beberapa pihak ?
(BHD ) : Ya betul. Penilaian bahwa calon Kapolri itu memenuhi persyaratan atau tidak, datang dari Mabes Polri, Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) yang dipimpin Pak Djoko Suyanto, lalu Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tim Kepresidenan. Ini yang memberikan penilaian secara keseluruhan. Dan yang terpenting, ini semua kan amanah dari Allah Swt. Kita sebagai manusia, tidak akan ada yang bisa mengetahui rahasia Allah. Saya pribadipun, dulu tidak pernah mengetahui atau menyangka akan menjadi Kapolri. Kalau tahun 2008 lalu, amanah dari Allah diberikan kepada saya untuk menjadi Kapolri. Maka sekarang yang akan mendapatkn amanah itu adalah Pak Timur Pradopo. Jadi menurut saya, sah-sah saja kalau Pak Timur yang diajukan oleh Bapak Presiden ke DPR..
(K) : Apakah dalam rangka mengamankan pencalonan pak Timur Pradopo ini maka pada hari Jumat pekan lalu (8/10/2010), seluruh Kapolda dikumpulkan di Polda Metro Jaya untuk mendapatkan pengarahan dari Pak Kapolri ?
(BHD) : Mengenai pertemuan dengan seluruh Kapolda itu, pertama-tama untuk menghadapi perkembangan dinamika ke depan. Saya perlu menjelaskan dari aspek politis dan keamanan. Perlu tindakan yang cepat dari aparat kepolisian. Jadi jangan dianggap, Polri tidak memiliki
sense of crisis. Dinamika di lapangan memang begitu cepat. Ada kasus Tarakan, kasus pembakaran, perkelahian antar kelompok, antar masyarakat. Ini memerlukan ketanggap-segeraan dari semua komponen. Tidak hanya dari kepolisian saja tetapi dari semua pihak. Dari Pemerintah Daerah sampai ke semua komponen yang ada. Sehingga embrio bahwa akan ada terjadi sesuatu di sekitar kita, bisa segera dimonitor dan dicegah oleh semua pihak. Sehingga embrio tindakan kekerasan itu tidak menjadi kerusuhan dalam skala yang begitu besar dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan.
(K) : Jadi seluruh Kapolda dikumpulkan untuk mendapat pengarahan mengantisipasi kerusuhan-kerusuhan berskala besar di daerah ?
(BHD) : Ya betul itu tujuannya. Sehingga dapat dihindari kegamangan bahwa seolah-olah Polri tidak bisa melakukan apapun terhadap orang-orang membawa senjata api dan senjata tajam. Itu sebabnya Polri mengeluarkan Protap baru yaitu Protap 1 Tahun 2010 Tentang Penanganan Tindak Anarkis yang tujuannya untuk penanggulangan tindakan anarkisme. Protap baru ini tidak perlu menunggu eskalasi. Protal yang lalu harus menunggu eskalasi dan izin sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
(K) : Jadi maksudnya, Protap baru ini dikeluarkan oleh Polri untuk adanya kepastian hukum ?
Begini ... dengan adanya Protap baru ini, Polri bisa bertindak tegas jika ada kelompok maupun perorangan yang membawa senjata tajam untuk melakukan tindakan kekerasan. Protap baru ini sudah mengatur tahapan-tahapan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi kami harap, tidak akan ada lagi warga yang membuat orang takut, cemas, keamanan orang lain terganggu, bahkan nyawa orang lain sekalipun karena tindakan brutal. Sekarang kan harus ada kepastian hukum yang menjamin bahwa Polri punya satu protap yang terukur, bisa dijadikan pedoman para kapolda malam ini, direktur intelijen, reserse, kapolsek, kapolres dan jajaran Polri.
Dan satu lagi, sebelum protap ini kami sahkan dan dikeluarkan, kami sudah melakukan berbagai pertimbangan dan mendapatkan juga masukan-masukan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya. Protap ini sudah dibahas bersama dengan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional).
 |
| Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri |
(K) : Di akhir masa kepemimpinan sebagai Kapolri, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyrakat di Indonesia ?
(BHD) : Selama ini, kita sudah melihat ada kejadian perkelahian antar kampung, antar kelompok, ada tindakan anarkisme, terorisme, jadi yang pertama saya berpesan agar masyarakat jangan mudah terprovokasi. Kedua, mari stick holder yang ada saling bersinergi untuk membangun wilayahnya, terutama masalah keamanan agar tetap kondusif. Jangan cepat melakukan tindakan kekerasan. Cari dulu akar permasalahan dari setiap permasalahan. Selesaikan dulu di tingkat bawah. Jadi setiap permasalahan, jangan lantas diselesaikan lewat tindakan-tindakan kekerasan. Sebab nanti orang tidak mau melakukan investasi di Indonesia kalau tidak ada jaminan keamanan.
(K) : Baik, terimakasih Pak Kapolri untuk wawancara eksklusif ini.
(MS)
